Catat, Inilah Izin Usaha yang dibutuhkan Perusahaan

izin-usaha-yang-dibutuhkan-perusahaan

Izin Usaha yang dibutuhkan Perusahaan – Memiliki perusahaan berupa membutuhkan izin usaha yang harus dipenuhi. Hal ini seperti yang diketahui, usaha yang memiliki izin usaha pastinya memberikan manfaat tersendiri yang bisa dirasakan oleh pemiliki usaha.

Daftar izin usaha tersebut bermacam-macam yang masing-masing harus diurus secara bertahap. Izin usaha tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis usaha yang akan diurus. Namun secara umum, tidak terlalu banyak perbedaan.

Daftar izin usaha tersebut berbeda hanya pada apakah usaha Anda lokal ataupun asing. Jika usaha yang Anda miliki adalah asing, maka dibutuhkan modal yang lebih besar dan izin usaha tambahan bagi karyawan yang berwarga negara asing.

Apa Saja Izin Usaha Yang Diperlukan oleh Perusahaan?

Nah adapun beberapa izin usaha yang diurus untuk perusahaan meliputi

  • Mendirikan Perusahaan (Lokal/PMDN)
  • Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
  • Akta Pendirian Perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Nomor Pokok Wajib Pajak
  • Pengesahan Akta Pendirian oleh Dept. Hukum dan HAM
  • Mendirikan PT PMA (Penanaman Modal Asing)
  • Mendirikan Yayasan
  • Mendirikan CV
  • Pengusaha Kena Pajak (dibutuhkan bila omset usaha lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun)
  • Izin Gangguan (HO)
  • Izin Jasa Survey (IUJS)
  • Izin Jasa Konstruksi (IUJK)
  • Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • Izin Prinsip (IP)
  • Tanda Daftar Industri (TDI)
  • Izin Prinsip Perluasan
  • Angka Pengenal Impor
  • Nomor Identitas Kepabeanan

Dari masing-masing daftar izin tersebut perlu Anda ketahui penggunaan izin usaha dibutuhkan tergantung dari bidang usaha dan bentuk badan usaha.

Misalnya seperti saat mendirikan CV. Ada beberapa pemilik usaha yang menyerahkan hal tersebut kepada jasa pengurusan CV yang terpercaya. Sebab, dengan begitu para pemilik usaha bisa lebih mudah untuk mengurus semua perizinan dan berkas-berkas.

Selain itu, ada bidang (klasifikasi usaha) yang tidak membutuhkan perizinan lain kecuali dokumen yang standar. Apabila Anda bergerak di bidang perdagangan dan jasa, Anda hanya perlu akta pendirian perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor Pokok Wajib Pengusaha (NPWP), Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Sedangkan usaha yang memiliki omset lebih dari Rp4.8 Miliar per tahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Masih ada usaha yang membutuhkan izin gangguan (HO) dari pemerintah setempat bagi usaha yang mengundang ketidaknyamanan atau keramaian seperti pabrik atau mini market.